Tokoh oposisi sekaligus pendiri dan pelaksana tugas Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy, dilaporkan tetap berusaha menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, hari ini, Rabu (13/11). Namun, dia menyatakan tertinggal pesawat dan harus menunggu sampai jadwal keberangkatan esok hari.

Pemerintah Kamboja sudah pernah meminta supaya seluruh negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk melarang seluruh tokoh politik yang berseberangan untuk singgah. "Saya ketinggalan pesawat tetapi sudah akan berusaha mengejar pesawat menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta dan akan tiba sekitar pukul 10.10 menggunakan MH711," cuit Sam melalui akun Twitternya. Seperti dilansir Associated Press, Juru Bicara Imigrasi, Sam Fernando, menyatakan sampai saat ini nama Sam Rainsy tidak ada di dalam daftar tangkal atau daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke Indonesia. CNNIndonesia.com sudah meminta tanggapan kepada Kementerian Luar Negeri terkait kehadiran Sam yang berstatus buronan di Kamboja. Namun, mereka tidak menyatakan sikap seperti apa yang akan diambil. "Saya tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah. Kamboja melalui kedutaan besar mereka di Jakarta pernah memprotes Indonesia pada 7 November lalu. Penyebabnya adalah salah satu tokoh CNRP yang juga dinyatakan sebagai buronan, Mu Sochua, sempat menggelar jumpa pers di Hotel JS Luwansa. Saat itu Duta Besar Kamboja untuk RI, Hor Nambora bahkan sempat memotong jumpa pers yang dilakukan Sochua. Nambora menyebut Mu Sochua adalah buronan dan seorang kriminal di depan wartawan sebelum jumpa pers dimulai. Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, menegaskan Indonesia tetap menganut prinsip universal hak asasi manusia terutama terkait kebebasan berekspresi. "Kami menjelaskan prinsip-prinsip universal yang dianut di Indonesia termasuk kebebasan berpendapat dan demokrasi, namun demikian Indonesia juga memegang teguh prinsip non intervensi dan tidak mencampuri urusan domestik negara lain," kata Denny melalui pernyataan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Senin lalu. Phnom Penh menganggap Mu Sochua dan seluruh tokoh CNRP sebagai buronan lantaran partainya sudah dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ini bukan pertama kalinya Mu Sochua dan partainya menggelar jumpa pers di Jakarta. Pada Juli 2018, Mu Sochua juga menggelar pertemuan dengan media di Jakarta untuk menentang hasil pemilihan umum yang memenangkan perdana menteri petahana, Hun Sen. CNRP menilai hasil pemilu lalu tidak sah mengingat sejumlah partai termasuk CNRP diboikot Hun Sen agar tidak bisa ikut pemilu. CNRP dibubarkan Mahkamah Agung Kamboja pada tahun lalu. Langkah itu dilakukan ketika Hun Sen berupaya membungkam kritik dan oposisi yang mampu mengancam peluang untuk kembali memenangkan pemilu setelah 30 tahun berkuasa. Dengan ketiadaan partai oposisi utama, Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang mendukung Hun Sen, meraup 80 persen suara dan mendapatkan 100 dari 125 kursi Majelis Nasional atau Parlemen Kamboja. Klaim Menang Pemerintah Kamboja menyatakan mengklaim memenangkan pertarungan memperebutkan kekuasaan dengan kelompok oposisi yang dipimpin Kem Sokha dan Sam Rainsy. Hal itu terbukti setelah Sam tidak bisa menepati tenggat untuk kembali pada 9 November lalu ke kampung halamannya. Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sar Kheng, menyatakan akan tetap melarang Sam kembali ke negara itu karena dianggap akan berbuat makar. Namun, dia berharap para pengikut Sam untuk berpaling dan hidup sejalan dengan pemerintah. "Saya berharap mereka mau kembali dan berhenti mempercayai Sam Rainsy, lalu mereka bisa hidup bebas dan damai tanpa harus khawatir akan diburu pemerintah," kata Sar Kheng. Rainsy kabur ke luar negeri sejak 2015 setelah divonis bersalah atas tuduhan makar. Dua tahun kemudian Kem Sokha ditangkap dan baru dibebaskan hari ini.

Sumber: CnnIndonesia